Tito jadi calon Kapolri, Ibas minta senior junior polisi bersinergi

AGEN JUDI ONLINE TERBAIK   - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Jika terpilih menjadi orang nomor satu di institusi Polri, maka akpol lulusan 1987 ini melangkahi empat angkatan di atasnya. 

Hal ini menjadi tradisi baru dalam institusi Polri. Sebab, pada umumnya pemegang tongkat estafet Tribrata-1 merupakan dua tingkat di atas Kapolri sebelumnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berpendapat, pemilihan Tito pastinya sudah mengikuti proses dalam jenjang kepolisian. Sehingga dipastikan kepolisian dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara benar dan dapat berkoordinasi dengan institusi lainnya.

"Tidak mungkin seorang bintang tiga tidak lalui jenjang karir yang beragam dan tentu bisa jalankan komitmen yang bersangkutan," ujar Ibas di Tangerang, Kamis malam kemarin.

Oleh karena itu, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap di bawah kepemimpinan Tito instasi seperti TNI dan Polri dapat bekerja sama dengan baik. Dipilihnya Komjen Tito sebagai calon Kapolri harus didukung para jenderal yang menjadi seniornya.

"Saya harap dan yakin siapapun yang jadi kapolri apa junior senior harus mampu bersinergi dengan baik. Melakukan like or dislike didasarkan pada profesionalisme dan prestasi yang ada," jelasnya.

Tito tercatat sebagai bintang tiga termuda di Kepolisian. Kondisi ini juga mengundang kekhawatiran terjadinya gonjang ganjing di internal kepolisian karena dipimpin jenderal yang lebih muda.

Tito: Ini Kepercayaan Presiden dan Amanah Allah, Jadi Calon Tunggal Kapolri

AGEN JUDI ONLINE TERBAIK - Presiden Joko Widodo memilih komjen Tito Karnavian sebagai Calon Tunggal Kaporli & telah diajukan ke DPR. Tito sendiri menerima dengan baik kepercayaan Presiden kepadanya itu.

"Bagi saya ini merupakan kepercayaan dari Presiden & amanah dari Allah SWT. Saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin untuk Bangsa, Negara & Masyarakat. Akan tetapi masih ada proses yang mau dijalanin untuk menjadi Kapolri-red. Semoga saya mendapatkan dukungan dari semua pihak," Ujar Komjen Tito saat dihubungi.

Agen Gaple Terpercaya Komjen Pol Tito Karnavian sudah resmi diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR sebagai Calon Kaporli untuk menggantikan posisi Jendral Badrodin Haiti. DPR juga sudah menerima surat dari Presiden & akan segera memproses pengajuan komjen Tito sebagai Calon Tunggal Kaporli.

Rencananya pada hari ini pimpinan DPR akan membahas surat pencalonan Alumnus Terbaik Akademi Kepolisian 1987 tersebut sebagai calon Tri Brata 1. Ketua DPR Ade Komarudin menyebut pada Rabu nanti akan dilakukan fit & proper tes alias uji kelayakan & kepatutan terhadap Tito.

Badrodin sendiri menilai bahwa Presiden menunjuk Tito bedasarkan kemampuan & prestasi Tito bukan karena semata mata karena angkatanya yang masih muda di Polri. Memang Tito masih relatif muda di badingkan Jendral bintang 3 lainnya.

Fadli Zon sebut sosok Tito Karnavian bisa diterima semua pihak

 AGEN JUDI ONLINE  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tunggal ke DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemilihan Tito ini dapat mempercepat regenerasi di Korps Bhayangkara. 

"Ini sudah ada perhitungannya, kalau ada lompatan bisa mempercepat juga regenerasi di Polri. Tidak ada masalah, yang penting punya kapasitas dan visi," ujar Fadli Zon saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (15/6).

Menurutnya, kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini merupakan sosok yang berprestasi dan bisa diterima semua pihak.

"Pilihan tepat, pilihan bagus. Kalau di kami (Partai Gerindra) tidak ada masalah melihat sosok Pak Tito," ungkapnya.

Ke depannya, pihaknya segera mempercepat proses calon kapolri tunggal tersebut. Sehingga sebelum masa reses anggota dewan dapat terselesaikan di Sidang Paripurna pada 28 Juni mendatang.

"Besok kita proses cepat, kan Badrodin pensiun 24 Juli, saya kira bisa sebelum reses 28 Juli, pasti selesai," tutup Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dituding DPR jegal calon independent di Pilgub DKI, ini reaksi KPU

AGEN JUDI ONLINE TERBAIK - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menegaskan KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu dan tak memiliki kepentingan tertentu dalam suatu Pilkada. Maka, dia membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yang menyebut KPU berniat menjegal pencalonan Incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017. 

"Memfitnah itu dosa. Tidak mungkin KPU melakukan penjegalan," kata Sumarno dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/6). 

Lukman Edy sebelumnya menyatakan verifikasi faktual yang menjadi polemik karena dianggap ingin menjegal calon perseorangan bukanlah merupakan ide dari DPR. Tetapi, DPR hanya menyadur hal itu dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

Sumarno menjelaskan PKPU baru dapat diterapkan usai pembahasannya diketuk palu saat dibahas di DPR. Maka dari itu, ia menegaskan KPU hanya bertugas sebagai 'wasit' dan tak memiliki kepentingan dalam sebuah Pilkada. 

"KPU itu wasit. Yang punya kepentingan perebutan kekuasan bukan KPU tetapi partai politik dan kelompok partai politik lainnya," ujarnya. 

Sementara, terkait keharusan formulir dukungan dengan format yang dikeluarkan KPU, Sumarno menyatakan dalam PKPU Nomor 9 disebutkan jika calon perseoranhan memiliki formulir yang berbeda dengan format formulir dari KPU, maka memang diatur dalam PKPU bahwa saat penyerahan formulir ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU. 

Namun, lanjut dia, bukan berarti formulir tersebut harus dicetak ulang, namun formulir dari calon perseorangan yang berbeda tersebut hanya cukup dilampirkan dengan formulir dengan format dari KPU. 

Sumarno menambahkan data dalam formulir tak bisa dengan mudah dipindahkan ke formulir dengan format dari KPU, seperi tandatangan dari pendukung. Maka, formulir hanya cukup untuk dilampirkan. 

"Jadi sama sekali tidak menyulitkan. Memfitnah itu dosa," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan bukan DPR yang berusaha menjegal calon perseorangan lewat revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menyebut justru KPU yang ingin menjegal calon perseorangan. 

Pernyataannya itu dilontarkan terkait poin dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur adanya verifikasi faktual. Dimana menjadi bahan perbincangan karena dianggap sebagai cara menjegal calon perseorangan khususnya untuk incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

"Saya bilang yang ingin menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena apa, soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU (Peraturan KPU" kata Lukman dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/6). 

Lukman menambahkan dalam PKPU juga mengatur formulir dukungan perseorangan yang dikumpulkan harus merupakan formulir yang sesuai dengan yang dikeluarkan KPU. Sedangkan, formulir dukungan Ahok menggunakan formulir yang memiliki cap tanda Teman Ahok. 

"Teman Ahok pasti akan bikin formulir ulang. Sementara di formulir KPU kan tidak ada kop surat Teman Ahok," katanya.

Luhut Panjaitan Tegaskan Negara Tak Akan Minta Maaf kepada PKI

 AGEN JUDI ONLINE TERBAIK  - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan memastikan negara tak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tragedi 1965.

Hal itu ditegaskan Luhut saat memberi pembekalan dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/5/2016).

"Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965‎. Sekali lagi saya minta para pelatih (Bela Negara) juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu," ujar Luhut.

Menurut Luhut, sikap pemerintah jelas mengacu pada TAP MPRS 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 dan TAP MPR 2003 dalam upaya memerangi paham Marxisme, Leninisme dan Komunisme di Indonesia. Dia berpesan, kepada peserta bela negara agar tak terpengaruh dengan isu yang berkembang belakangan ini.

"Menyangkut masalah komunisme, sudah ada parameter yan‎g jadi pegangan kita. Jangan terbawa pembicaraan di luar. Bahwa partai komunis tidak bisa hidup di Indonesia dan organisasi yang tidak berasaskan Pancasila pun tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara‎," jelasnya.

Terkait isu berkembang soal 'hidupnya' lagi paham komunisme, Luhut mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pandangannya.

"Kemarin presiden dengan saya bincang-bincang panjang. Presiden menyampaikan statement sederhana, Pak Luhut itu kan pertikaian politik, untung yang menang TNI atau negara, kalau yang menang PKI habis juga kita dibunuh," tutur dia.

Meski begitu, Luhut menilai, negara tak boleh diam untuk terus menuntaskan tragedi pelanggaran HAM masa lalu. Namun, dia menolak jika disebutkan korban dari peristiwa itu mencapai sekira 400.000 jiwa.

"Tapi kita tidak bisa juga ignore atau memungkiri bahwa kita hidup dalam suasana dunia global. ‎Kita harus menunjukkan kepada mereka, bahwa bangsa ini bukan bangsa pembunuh. Kita tidak sepakat bahwa jumlah yang mati tahun 1965 yaitu 400 ribu orang."

"Bahwa ada korban, iya. Tapi jumlahnya jauh di bawah angka itu. Mungkin kita menyesalkan peristiwa tersebut, karena itu sejarah kelam bagi bangsa ini dan mungkin jadi salah satu pertimbangan kita,"

PDIP sebut Risma punya peluang pimpin DKI Jakarta

AGEN JUDI ONLINE TERBAIK  - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma digadang-gadang sebagai calon kuat PDIP buat kalahkan Basuki T Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta. PDIP merasa sejauh ini Risma laik dan berpeluang.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri Puncak Perayaan Ulang Tahun PDI Perjuangan ke 43 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/6). Meski berpeluang, pihaknya tetap melihat minat masyarakat DKI Jakarta terhadap beberapa calon PDIP.

"Bu Risma dinilai berhasil oleh rakyat. Tentu saja juga punya peluang. Tetapi masyarakat DKI lah yang menentukan," kata Hasto.

Sejauh ini, kata Hasto, PDIP masih melakukan pemantauan terhadap pemimpin diinginkan masyarakat DKI Jakarta. Pihaknya yakin kehendak rakyat menjadi modal utama memenangkan pertarungan kursi DKI 1.

"Siapa pun tanpa kehendak masyarakat DKi tidak akan bisa menjadi pemimpin DKI," tegasnya.

Di samping itu, sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga dinilai sebagai calon laik memimpin DKI Jakarta dari PDIP. Banyak prestasi ditorehkan Djarot membuat partai bangga.

Apalagi selama ini, ujar Hasto, Djarot menjadi pemimpin menyejukkan selama berada di DKI Jakarta. Kondisi ini didukung pelbagai bekal selama menjalani dunia politik.

"Wakil gubernur (Djarot) juga menjadi pemimpi yang mampu menjadi pemersatu, pemimpin yang menyejukkan," terangnya.

Aktor Restu Sinaga mengaku dapat narkoba gratis dari teman

AGEN JUDI ONLINE TERBAIK  - Aktor film Restu Sinaga (41) mengaku menyimpan narkoba untuk kepentingan pribadi bukan sebagai barang dagangan. Bahkan, berdasarkan pengakuannya kepada penyidik polisi, barang haram tersebut tidak semuanya dibeli tetapi ada beberapa diberi gratis kawannya.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Tjangkung mengungkapkan, Restu Sinaga memiliki ganja karena diberi oleh rekannya berinisial P dan R. Namun kedua rekan tersangka tersebut bukan merupakan artis.

"Ganja 10,75 gram mengaku dikasih gratis rekan P dan R. Kalau Dumolit membelinya juga seharga Rp 600.000. Kalau kokain, dia juga beli," kata Vivik di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (3/6).

Sebelumnya, Restu Sinaga (41) ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, terkait penggunaan narkoba di sebuah rumah di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (3/6) dini hari. Kepada penyidik, aktor RS mengaku sudah menggunakan narkoba sejak tiga tahun terakhir.

"Dia (tersangka) sudah menggunakan narkoba selama 3 tahun. Dia pemakai berat, sampai menggunakan narkoba jenis kokain juga," kata Kanit II Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Edy Suprayitno di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (3/6).

Polisi mengamankan barang bukti narkoba di rumah RS. Mulai dari satu plastik narkoba jenis ganja, obat penenang dumolit, dan 26 butir happy five.

"Dia ditangkap di rumahnya. Dia hanya tinggal bersama kakaknya. Karena ibunya baru meninggal dunia sekitar 1,5 bulan lalu," ucapnya.

Tertangkapnya aktor film berinisial RS yang diduga Restu Sinaga (41) ternyata berawal dari rencana Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan meringkus bandar narkoba jaringan internasional. Bandar tersebut disebut-sebut tinggal di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

"Berawal dari kami ingin menangkap bandar kokain kelas internasional di Bintaro. Namun, yang bersangkutan sudah meninggal dunia," kata Kanit II Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Edy Suprayitno di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/6).

Dari hasil pengembangan polisi, barang-barang haram yang dijual bandar kokain itu ternyata didistribusikan ke tangan aktor berinisial RS. Polisi langsung bergerak dan meringkus RS di rumahnya.

"Kita akhirnya berhasil menangkap RS di rumahnya. Memang dia juga pengguna kokain," tuturnya.

Soal kemungkinan RS sebagai pengedar narkoba jenis kokain, Edy menegaskan bahwa status dari RS masih sebatas pengguna. "Sekarang sih masih pengguna narkoba. Kita masih terus melakukan penyelidikan," ucapnya.